Pergolakan yang Berkaitan dengan Sistem Pemerintahan

Pergolakan yang Berkaitan dengan Sistem Pemerintahan- adalah sistem (jaringan-jaringan) yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Saat ini Indonesia menganut sistem presidensial atau biasa disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislative (DPR). Namun dalam perjalanan sejarah Indonesia juga pernah menggunakan sistem pemerintahan parlementer.

Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen itu sendiri memiliki peranan penting dalam roda pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat mennggulingkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda pula dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.

baca juga : konflik yang berkaitan dengan ideologi negara

Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika berdasarkan perjanjian Linggarjati, Indonesia disepakati akan berbentuk negara serikat atau federal dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). RI menjadi bagian RIS. Termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal dan BFO (Bijeenkomst Federal Overleg), serta pemberontakan PRRI dan Permesta.

Pergolakan yang Berkaitan dengan Sistem Pemerintahan

A. PRRI Permesta

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (biasa disingkat dengan PRRI) merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Jakarta) yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958 dengan keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein di Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Sedangkan Permesta atau Perdjuangan Semesta atau Perdjuangan Rakjat Semesta adalah sebuah gerakan militer di Indonesia. Gerakan ini dideklarasikan oleh pemimpin sipil dan militer Indonesia Timur pada 2 Maret 1957 yaitu oleh Letkol Ventje Sumual. Pusatnya berada di Makassar yang pada waktu itu merupakan ibu kota Sulawesi.

Latar Belakang Pemberontakan PRRI dan Permesta Umumnya semua bermula pada ketidakpuasan rakyat atau pimpinan di luar Jawa (Daerah) terhadap penyelenggaraan pemerintahan (Pusat) yang dilakukan para pemimpin RI karena dirasakan terlalu sentralistis & berorientasi di pulau Jawa. Konflik yang sering terjadi ini sangat dipengaruhi oleh tuntutan keinginan akan adanya otonomi daerah yang lebih luas tidak terpusat di pulau Jawa saja. Pada masa bersamaan kondisi pemerintahan di Indonesia masih belum stabil pasca agresi Belanda.

Munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta awalnya bermula dari adanya persoalan atau masalah di dalam tubuh Angkatan Darat, berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Kekecewaan tersebut diwujudkan engan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 1957, seperti :

1. Dewan Banteng di Sumatra Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein.

2. Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual.

3. Dewan Gajah di Sumatra Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan.

4. Dewan Garuda di Sumatra Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian.

Beberapa tokoh sipil dari pusatpun memberi dukungan pada mereka bahkan bergabung ke menjadi satu, seperti tokoh Syafruddin Prawiranegara, tokoh Burhanuddin Harahap dan Mohammad Natsir. Ahmad Husein selanjutnya mengultimatum pemerintah pusat, menuntut agar Kabinet Djuanda mengundurkan diri atau menyerahkan mandatnya kekuasaannya kepada presiden. Tuntutan tersebut jelas akan ditolak oleh pemerintah pusat. Krisis pun terjadi dan akhirnya memuncak ketika pada tanggal 15 Februari 1958 Achmad Hussein memproklamasikan berdirinya pembentukan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang berada di Padang, Sumatera Barat. Sebagai perdana menteri PRRI ditunjuk Mr. Syafruddin Prawiranegara.

Pemerintah pusat saat itu tanpa ragu ragu langsung bertindak tegas dan terjun ke lapangan. Operasi militer segera dilakukan untuk menindak lanjtuti pemberontak yang diam diam ternyata memiliki dukungan dari negara adi daya yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki kepentingan dengan pemberontakan ini karena kekhawatiran mereka terhadap pemerintah pusat Indonesia saat itu yang bisa saja semakin dipengaruhi oleh komunis.

Pergolakan yang Berkaitan dengan Sistem Pemerintahan
B. Persoalan Negera Federal dan BFO

BFO Negara Federal maupun BFO prinsipnya sama, yaitu adalah suatu negara yang secara resmi merdeka dan diakui kedaulatannya namun secara de-facto berada di bawah kontrol negara lainnya. Permasalahan ini muncul dimulai sejak Perundingan Linggarjati disetujui dan ditanda tangani dan di perparah lagi dengan penandatanganan perundingan yang lainnya, seperti Roem-Royen.

Konsep Negara Federal dan “Persekutuan” Negara Bagian (BFO atau Bijeenkomst Federal Overleg) mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri setelah kemerdekaan. Persaingan yang timbul terutama adalah antara golongan federalis yang ingin bentuk negara federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan.

Sistem Pemerintahan

Dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada 24 Juli 1946 misalnya, pertemuan untuk membicarakan tatanan federal yang diikuti oleh wakil dari berbagai daerah non RI itu, ternyata mendapat reaksi keras oleh para politisi pro RI yang ikut serta. Mr. Tadjudin Noor dari Makasar bahkan begitu kuatnya mengkritik hasil konferensi.

Sejak pembentukannya di Bandung pada bulan Juli 1948, BFO telah terpecah ke dalam dua kubu. Kelompok pertama lebih memilih bergabung RI yang dipelopori oleh Ide Anak Agung Gde Agung (NIT) serta R.T. Adil Puradiredja dan R.T. Djumhana (Negara Pasundan). Kelompok kedua dipimpin oleh Sultan Hamid II (Pontianak) dan dr. T. Mansur (Sumatera Timur) yang bekerjasama dengan Belanda tetap dipertahankan BFO.

Ketika Belanda melancarkan Agresi Militer II-nya, pertentangan atau perselisihan antara dua kubu ini kian lama kian sengit. Dalam sidang sidang BFO selanjutnya kerap terjadi beberapa konfrontasi antara Anak Agung dengan Sultan Hamid II. Setelah beberapa hari kemudian , Sultan Hamid II ternyata bekerjasama dengan APRA Westerling untuk mempersiapkan beberapa pemberontakan terhadap pemerintah RIS. .

Namun selain pergolakan yang mengarah kepada arah perpecahan, pergolakan yang bernuansa positif bagi persatuan bangsa juga pernah terjadi. Hal ini pernah terlihat ketika negara-negara bagian yang keberadaannya ingin dipertahankan setelah KMB , harus berhadapan (bersitegang) dengan tuntutan rakyat yang ingin agar negara-negara bagian tersebut bergabung ke RI.

Adapun Potensi disintegrasi bangsa pada masa kini bisa saja benar benar terjadi apabila bangsa Indonesia tidak menyadari adanya potensi semacam itu. Karena itulah kita harus selalu waspada dan terus melakukan upaya untuk menguatkan persatuan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Sejarah Indonesia telah menunjukkan bahwa proses disintegrasi bisa sangat merugikan. Antara tahun 1948-1965 saja , gejolak yang timbul disebabkan karena persoalan perbedaan ideologi, kepentingan atau berkait dengan sistem pemerintahan, telah berakibat pada banyaknya kerugian fiik, materi mental dan tenaga bangsa.

Konflik dan pergolakan yang berlangsung diantara bangsa Indonesia bahkan bukan saja bersifat internal , melainkan juga berpotensi ikut campurnya bangsa asing pada kepentingan nasional bangsa Indonesia. Untuk mengantisipasi disintegrasi (perpecahan) yang sudah terjadi terulang terus menerus, maka sebagai generasi muda bangsa ini haruslah berjuang dengan cara mengisi kemerdekaan.

itulah beberapa pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, semoga informasi tersebut bermanfaan buat teman teman semua